Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi

djpbgorontalo, 26 Nov 2018, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Korupsi mungkin telah menjadi alternatif tercepat bagi seseorang untuk menjadi kaya. Di indonesia korupsi tumbuh dengan sangat subur. Hal ini terlihat dari Corruption Perception Index (CPI) 2017 yang dirilis Transparency International. Dari rentang  skor  0 sampai 100, Indonesia berada pada skor 37. Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei di seluruh dunia. “Angka 37 sama dengan perolehan skor di tahun 2016. Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi, dan pebisnis dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia”, ujar peneliti TII Wawan Suyatmiko, dalam peluncuran Corruption Perception Index (CPI) di Sari Pacific Hotel Jakarta (Liputan6.com). Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2017 di Indonesia terdapat 576 kasus korupsi yang melibatkan 1.298 tersangka dengan kerugian negara sebesar Rp6,5 triliun dan dengan nilai suap Rp211 miliar.

Korupsi telah merajalela ke segala penjuru aspek kehidupan. Dalam tatanan bernegara, korupsi telah merambah pada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.  Dari pejabat tinggi, menengah, sampai pejabat di tingkat kelurahan sudah menjadi hal lumrah melakukan korupsi. Meskipun telah banyak yang tertangkap dalam  Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi tetap saja tidak membuat takut para koruptor. Kondisi ini tentu memancing pertanyaan bagi kita. Mengapa korupsi seakan telah menjadi budaya dan bagaimana idealnya memberangus korupsi di Indonesia? Berdasarkan pengamatan, ada beberapa penyebab korupsi di Indonesia. Pertama, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat. Ketimpangan-ketimpangan dalam penegakan hukum masih sangat tampak. Banyak gratifikasi dan usaha-usaha penyuapan dilakukan dalam proses hukum. Bahkan pada kasus-kasus korupsi, hukuman yang diberikan terlihat kurang mencerminkan rasa keadilan. Para koruptor dihukum ringan, menempati kamar di tahanan dengan fasilitas mewah, dan bahkan ada yang sewaktu-waktu bisa keluar dari tahanan dengan cara-cara menyuap.

Kedua, budaya masyarakat yang kondusif terhadap KKN. Tercermin dengan masih permisifnya masyarakat terhadap KKN yang merebak di kehidupan sehari-hari. Perilaku KKN kecil-kecilan yang telah berkembang di masyarakat, cenderung dipandang sebagai hal biasa. Padahal sejatinya perilaku-perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan untuk melakukan korupsi yang lebih besar manakala seseorang mempunyai kewenangan ataupun akses yang lebih besar. Sebagian orang bersikap biasa saja jika ada juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir, dan justru malas meminta karcis parkir dengan alasan “kasihan orang kecil, buat nambah-nambah rezeki”. Memanfaatkan hubungan keluarga atau pertemanan untuk memudahkan urusannya dalam birokrasi. Mengadakan kegiatan seremonial yang tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas kantor, dan seringkali kegiatan diadakan dengan cara besar-besaran padahal tidak tersedia dana dalam anggaran kantor. Memberikan oleh-oleh kepada pejabat Kantor Pusat yang berkunjung ke kantor vertikal di daerah dengan menggunakan dana kantor. Pelanggaran lalu lintas yang yang diselesaikan dengan “uang damai”. Mengurus KTP, SIM, PBB dan berbagai urusan lainnya dengan memberikan uang pelicin maupun uang terima kasih. Itulan perilaku-perilaku koruptif yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, kompensasi PNS yang rendah. Dalam jangka waktu yang lama PNS di Indonesia menerima gaji yang bisa dikatakan rendah. Dengan rendahnya gaji, maka tak heran apabila banyak PNS yang terbelit hutang untuk kebutuhan hidupnya. Selain itu menjadikan banyak PNS yang ngobyek di luar maupun ngobyek di dalam (menggerogoti uang kantor) dengan tujuan menambah penghasilan. Meski pada saat ini sesungguhnya pemerintah telah banyak melakukan perbaikan dalam penggajian PNS, namun kebiasaan buruk tersebut terlanjur mendarah daging bagi sebagian PNS dan belum bisa benar-benar hilang.

Keempat, gengsi pejabat dan keluarganya. Dari cara ngobrol, berpakaian, berlibur, dan bergaul banyak pejabat dan keluarganya ingin mempertontonkan bahwa dia beda level. Justru merasa malu kalau terlihat sederhana. Tentu untuk merealisasikan semua ini tidak semua pejabat mampu, kecuali pejabat yang dari awalnya telah diwarisi kekayaan oleh orang tuanya, atau yang keluarganya mempunyai bisnis di luar. Untuk memenuhi nafsu tersebut, maka mengambil uang kantor dengan jalan yang tidak semestinya telah dijadikan solusi.

Sejarah mencatat, baik di masa orde lama, orde baru, maupun era reformasi telah banyak dilakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dari produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah guna memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Pada masa orde lama upaya pemberantasan korupsi yang fenomenal yaitu “Operasi Budhi”, yang telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp11 miliar. Namun demikian pada akhirnya Operasi Budhi dibubarkan karena alasan politis. Pada masa orde baru, tekad pemberantasan korupsi sangat terlihat dalam pidato kenegaraan pertama kali Presiden Soeharto di depan DPR/MPR pada 16 Agustus 1967. Dalam pidato kenegaraan tersebut Presiden Soeharto menyampaikan kritik terhadap kegagalan orde lama dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan  membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Tidak berbeda dengan orde lama, ternyata orde baru pun dianggap gagal dalam memberantas korupsi.

Era reformasi telah membangkitkan optimisme baru dalam pemberantasan korupsi. Optimisme ini bisa dimengerti karena ambruknya ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global 1998 disinyalir karena banyaknya korupsi. Namun setelah reformasi berjalan sekitar 20 tahun tampuk kepemimpinan silih berganti dari Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir ini Joko Widodo,  pemberantasan korupsi seakan berjalan di tempat. KPK yang didirikan semasa Presiden Megawati, meskipun hingga saat ini masih dipercaya oleh rakyat, ternyata belum mampu membongkar kasus-kasus korupsi besar yang menimpa negeri ini.

Seandainya diibaratkan perjalanan hidup manusia, tentu perjalanan pemberantasan korupsi terasa melelahkan. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi, sehingga waktu panjang pemberantasan korupsi terasa menimbulkan pesimisme di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin perlu ada perubahan pendekatan dalam pemberantasan korupsi. Kalau selama ini masyarakat cenderung menggantungkan tanggung jawab pemberantasan korupsi pada pemerintah semata, maka sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa pemberantasan korupsi harus dipikul bersama oleh masyarakat dan negara. Sejalan dengan itu upaya pemberantsan korupsi idealnya dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi antara masyarakat dan negara. Upaya  pengendalian dan pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan oleh negara dan masyarakat antara lain:

Pertama, membangun supremasi hukum yang kuat. Hukum merupakan pilar keadilan. Ketika hukum tidak mampu menegakkan sendi-sendi keadilan, maka hancurlah kepercayaan masyarakat pada institusi hukum. Buruknya kinerja  para pelaku hukum akan memberi ruang pada tindak pidana korupsi untuk berkembang dengan leluasa. Siapapun yang hidup di negeri ini seharusnya tidak ada yang kebal hukum, juga penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili. Dalam menangani kasus korupsi, perlu hukuman yang lebih berat dari yang selama ini sudah berjalan. Tidak ada salahnya Indonesia belajar dari China dalam menegakkan hukuman korupsi. Meskipun tidak harus meniru China, setidak-tidaknya Indonesia bisa jauh lebih tegas dalam menghukum para koruptor. Koruptor harus dihukum dengan hukuman yang membuat efek jera.

Kedua, Perlunya pendidikan anti korupsi. Sudah saatnya kurikulum pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi ditambah materi khusus pendidikan anti korupsi.  Dengan masifnya pendidikan anti korupsi diharapkan menciptakan generasi baru yang menganggap bahwa perbuatan korupsi tidak hanya melanggar hukum dan kejahatan luar biasa, tetapi ada semacam doktrin bahwa orang yang berbuat korupsi adalah orang yang tidak berjiwa nasionalis. Muncul stigma, berbuat korupsi berarti pengkhianat negara.

Ketiga, membangun budaya hidup sederhana di masyarakat. Sikap konsumtif, bermewah-mewah, dan gengsi di masyarakat harus mulai dikikis. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk membangun pola hidup yang penuh nilai-nilai kesederhanaan. Tanamkan pemahaman bahwa hidup sesuai kebutuhan dan bukan memenuhi keinginan yang cenderung tidak terkontrol, boros dan tidak sesuai kemampuan keuangan yang ada. Karena jangan sampai gara-gara hidup konsumtif, bermewah-mewah, dan gengsi dengan dibiayai uang hasil korupsi. Bebaskan Indonesia dari korupsi, mari bangun perilaku anti korupsi dari diri masing-masing!

oleh: Arif Khuzaini (Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu